Dapur SPPG Polri Jadi Rujukan Nasional : Zero Kasus Keracunan, Rapid Test Jadi Protokol Wajib
Jakarta, 1 Oktober 2025 — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan meningkatkan standar operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menyampaikan bahwa seluruh dapur SPPG ke depan akan meniru sistem dan protokol keamanan pangan yang telah diterapkan oleh SPPG milik Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Langkah ini diambil menyusul hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa 600 dapur SPPG yang berada di bawah koordinasi Polri tidak mencatat satu pun kasus keracunan. Keberhasilan ini dikaitkan dengan penerapan standar bangunan yang baik serta adanya prosedur rapid test terhadap makanan sebelum disajikan kepada penerima manfaat.
“Bangunan yang digunakan oleh Polri memang memiliki standar yang bagus. Tapi yang paling penting adalah mereka melakukan rapid test sebelum makanan didistribusikan. Ini menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif,” ujar Dadan Hindayana saat menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan bahwa Presiden RI telah menginstruksikan agar seluruh dapur SPPG—tanpa terkecuali—mengadopsi model yang terbukti berhasil tersebut. Tujuannya bukan hanya mencegah kejadian yang tak diinginkan, tetapi juga menjamin rasa aman dan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago juga menyoroti keberhasilan Polri dalam mengelola dapur SPPG. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari manajemen yang disiplin dan tanggung jawab yang tinggi.
“Bukan soal siapa yang mengelola—mau politisi, TNI, atau Polri—tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Dan faktanya, dapur SPPG Polri bisa jadi contoh karena tak ada kasus keracunan dan mengikuti standar operasional yang baik,” tegas Irma.
Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa dapur Polri bukan hanya bebas kasus, tetapi juga tertib dalam hal pengawasan kualitas makanan dan kebersihan lingkungan dapur. Inilah yang menurutnya patut dijadikan referensi nasional.
Langkah Polri yang melakukan uji cepat terhadap makanan sebelum konsumsi dinilai sangat tepat, terutama dalam konteks penyediaan makanan skala besar bagi masyarakat. Ini menjadi bentuk nyata bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas-tugas keamanan, tetapi juga dalam pelayanan sosial yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil.
Keberhasilan Polri dalam menjaga standar mutu dapur SPPG menunjukkan bahwa sinergi antara kedisiplinan, kepedulian, dan sistem kerja yang terstruktur mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika seluruh dapur SPPG diadopsi mengikuti pola ini, Indonesia diharapkan akan memiliki sistem penyediaan makanan bergizi yang aman, terpercaya, dan bebas dari risiko keracunan. Inilah wujud nyata bahwa keteladanan bisa datang dari institusi mana saja—termasuk Polri.
