Khofifah : Santri Boleh Mudik Lebaran

Akhirnya Santri dan pekerja Migran boleh mudik lebaran, hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Akan tetapi semuanya tetap mengikuti beberapa syarat dan ketentuan

Di beritkan saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperbolehkan santri untuk mudik Lebaran 2021. Khofifah pun mengimbau kepada para wali santri tidak khawatir.

“Saat masa kepulangan santri-santri itu jalan sudah disekat dan dijaga aparat, sehingga mereka butuh surat pengantar supaya para pengasuh pesantren dan wali santri, tidak khawatir anak-anaknya tidak bisa pulang ke kampung halaman,” kata Khofifah, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 22 April 2021.

Adapun yang boleh mudik lebaram Selain santri, Khofifah juga memperbolehkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim untuk mudik Lebaran, tapi khusus yang kontrak kerjanya habis. Untuk itu, kata Khofifah, harus dikoordinasikan dengan seluruh steakholder setempat.

“Makanya perlu kita koordinasikan dengan bupati/walikota maupun dengan aparat kepolisian, maupun dengan Kemenag serta pondok pesantren, agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pihaknya juga mendapatkan informasi dari BP2MI akan ada sekitar 14 ribu PMI yang terkonfirmasi akan kembali (pulang) ke berbagai daerah di Jawa Timur karena kontrak kerja mereka sudah habis.

“Kami ingin memberikan penghormatan kepada para PMI karena mereka sudah bekerja keras merantau ke luar negeri. Penghormatan yang diberikan yakni dengan memberikan layanan semakimal mungkin upaya mereka bisa kembali ke keluarganya dengan baik,” ujarnya.

Kata Khofifah, koordinasi diperlukan mengingat dalam addendum SE BNPB No.13 tahun 2021, aturan mudik telah dirinci sedemikian detail. Karena itu, ada tujuh titik penyekatan di jalur perbatasan Jatim dengan Jawa Tengah, juga perlu dikoordinasikan dengan petugas yang ada di lapangan.

“Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Berkaca dari pengalaman tahun lalu, pemulangan 2.100 orang PMI dari luar negeri masih mengalami kendala, karena pengelompokan bis pengantar berdasarkan KTP. Padahal kenyataan di lapangan banyak di antara PMI itu yang pulang tak sesuai dengan KTP, mungkin karena tinggal mengikuti istri dan anak-anaknya.

“Ini juga perlu koordinasi dengan bupati/wali kota, sebab mereka nanti akan diantar dan diserahkanterimakan di pendopo masing-masing daerah. Kalau memang ada yang tak sesuai dengan alamat, tentu kami harap bisa difasilitasi pemerintah setempat,” kata Khofifah.