Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen

Jakarta (ANTARA) – Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional memotret kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (LPH), yang menempatkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai LPH dengan kinerja terbaik.

Saat mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, survei RPI memperoleh beragam jawaban dengan tertinggi terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai.

“Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Selain jangkauan dan struktur organisasi yang luas, Fernando menyebutkan alasan lain masyarakat memilih Polri, yakni modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1 persen; kolaborasi dengan lembaga lain 14,5 persen; serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 11,9 persen.

Terdapat juga alasan berupa respons cepat terhadap kejahatan 11,2 persen; reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8 persen; keberhasilan mengungkap kasus besar 9,1 persen; serta menjawab tidak tahu atau tidak jawab 6,1 persen.

Berdasarkan survei itu, dia menjelaskan meski saat ini LPH sedang mendapat sorotan dan sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum, secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar.

Dari survei RPI, kata dia, bisa diambil contoh kasus bagaimana kolaborasi melakukan kerja reformasi dengan transformasi Polri dapat paralel berjalan dan saling melengkapi, baik Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit dan Komite Percepatan Reformasi yang dibentuk oleh Presiden.

Dengan kata lain, menurut dia, tidak ada resistensi dan dualitas sebagaimana sebagian persepsi publik, karena Polri tidak ada resistensi terhadap tuntutan publik untuk mereformasi internalnya serta mau membuka diri.

“Menurut saya pribadi, ini langkah yang patut diapresiasi,” tutur dia.

RPI juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dan mayoritas menyatakan puas. Dari temuan survei RPI, masyarakat yang menjawab puas sebanyak 79,8 persen dengan kinerja Polri; 2,4 persen menjawab tidak puas; sedang atau netral sebesar 15,7 persen; dan 2,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab

Fernando menyebutkan secara umum, peringkat Polri itu berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai institusi penegak hukum. Dari data survei, didapati Polri memperoleh angka 20,5 persen atau tipis jaraknya dengan institusi Kejagung yang mendapat persentase 19,9 persen

Menyusul, Mahkamah Agung sebesar 18,5 persen; Komisi Yudisial 16,5 persen; Komisi Pemberantasan Korupsi 12,9 persen; serta Mahkamah Konstitusi 9,5 persen. Sementara responden yang tidak menjawab sebanyak 2,2 persen.

Survei Nasional RPI dilangsungkan pada 9-15 November 2025, dengan responden masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia.

Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini, yakni pengambilan sampel acak bertingkat alias multistage random sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden.Sementara itu, tingkat kesalahan atau margin of error sampel sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan kurang lebih 95 persen.