Peran Polri Dan Ulama Dibutuhkan Untuk Ciptakan Pemilu Damai 2024

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengukuhkan peran kunci mereka dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mengatasi tantangan seperti penyebaran hoaks dan potensi konflik. Sinergi antar lembaga, melibatkan media, ulama, dan tokoh masyarakat, bersama partisipasi aktif masyarakat menjadi landasan utama untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana demokratis, damai, dan berintegritas.

Irjen Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Kepala Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa Polri memandang serius peran mereka dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. “Polri bersama-sama dengan berbagai pihak terkait seperti media, ulama, dan tokoh masyarakat, memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mengatasi tantangan seperti penyebaran hoaks serta potensi konflik,” ujarnya.

Rapat analisis dan evaluasi program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 di posko presisi menjadi forum krusial bagi Polri untuk menyatukan strategi bersama menghadapi dinamika pemilu. “Kami harus memperkuat cooling system untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas dan memastikan keamanan terjaga,” ujar Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

Karena itu, Irjen Sandi Nugroho lakukan diskusi bersama Dewan Pers membahas peran Polri dalam mengatasi penyebaran hoaks. “Etika media memegang peranan krusial dalam menjaga integritas proses pemilu. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika, media dapat memberikan kontribusi positif dalam memberikan informasi yang akurat dan obyektif terkait pemilu, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang informatif dan cerdas,” kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, turut serta dalam diskusi tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi lembaga dalam menjaga integritas Pemilu. Sinergi antar lembaga termasuk Bawaslu, KPU, dan KPI menjadi fondasi kokoh demi terwujudnya pemilu yang demokratis.

Selain itu, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops) Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa para ulama memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat untuk meminimalisir perpecahan akibat perbedaan pilihan. “Menciptakan situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama, dan bukan hanya tugas dari TNI dan Polri semata. Semua elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran pelaksanaan pemilu,” kata Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf, salah satu ulama yang turut dilibatkan.

Selanjutnya, Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan sebagai kunci utama untuk menjaga demokrasi dalam Pemilu 2024. Irjen Sandi Nugroho mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan pelaporan terkait potensi pelanggaran kamtibmas atau hoaks. “Kami membutuhkan mata dan telinga masyarakat yang aktif. Jangan ragu untuk melapor jika menemui hal yang mencurigakan,” tegas Sandi. Polri memastikan bahwa Call Center 110, Superapps Presisi, dan layanan lainnya siap menerima laporan masyarakat dengan responsif.