Gerindra Sebut Wacana Panja Netralitas Polri untuk Pemilu 2024 Tak Masuk Akal

Gerindra Sebut Wacana Panja Netralitas Polri untuk Pemilu 2024 Tak Masuk Akal

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, mengkritik wacana pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri untuk Pemilu 2024. Menurutnya, ide tersebut terkesan aneh jika diwujudkan.

“Aneh ya kalau untuk memastikan netralitas terhadap institusi penegak hukum kita harus bentuk Panja. Misalnya Panja netralitas Polri, Panja netralitas BIN,” ujar Habiburokhman di kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/11/2023).

Habiburokhman menilai bahwa pembentukan Panja untuk setiap lembaga negara akan menimbulkan kebingungan. Selain itu, hal tersebut akan menghambat peran anggota komisi dalam melakukan pengawasan, terutama terhadap Polri.

“Enggak masuk akal, karena fungsi kerjanya itu kan fungsi kerja komisi secara keseluruhan. Kalau dibikin Panja yang dibikin hanya sebagian dari anggota komisi, yang tidak menjadi anggota Panja enggak bisa dong melakukan kerja konkret memantau dan memastikan netralitas?” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa netralitas lembaga negara, termasuk Polri, sudah diatur dalam perundang-undangan masing-masing. Netralitas Polri, misalnya, sudah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Aturan tersebut menekankan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, anggota Polri tidak diperbolehkan menggunakan hak memilih dan dipilih, sesuai dengan ayat (2) Pasal 28 Undang-Undang tersebut.

Habiburokhman juga menyampaikan kesepakatannya dengan Indonesia Police Watch (IPW) yang menilai pembentukan Panja netralitas Polri tidak mendesak.

“Kalau ada fakta ketidaknetralan, baru kita persoalkan kita tanyakan lewat komisi. Jadi memang tidak ada urgensi dan logika yang aneh. Kalau membentuk Panja itu saya pikir itu logika yang aneh, dan saya pikir coba deh cek di rekan-rekan Komisi III yang lain. Setau saya semangat untuk membentuk Panja itu sepertinya sudah semakin menurun,” ungkap Habiburokhman.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI berencana untuk membahas pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024. Pembahasan tersebut akan dilakukan dalam rapat internal yang dijadwalkan akan segera digelar.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan bahwa Pemilu merupakan suatu ajang lima tahunan yang sangat perlu diawasi, sehingga wacana pembentukan Panja netralitas Polri ini mencuat.

“Nanti akan dibentuk Panja khusus pengawasan pemilu, karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang mengguncang seluruh rakyat republik, enggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional,” ujar Bambang, Rabu (15/11/2023).